Wabup Maria Geong Terima DIPA tahun 2018 dari Gubernur NTT

Kupang (19/12)–Wakil Bupati Manggarai Barat, drh. Maria Geong, Ph.D., menerima dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 dari Gubernur Provinsi NTT, Drs. Frans Lebu Raya. Penerimaan DIPA ini berlangsung di salah satu Hotel bintang di Kupang, Senin (18/12). Selain Kabupaten Manggarai Barat, turut hadir Bupati/Wakil Bupati dari semua Kabupaten/Kota se-NTT.

Wakil Bupati Maria Geong, kepada humas.manggaraibaratkab.go.id melalui layanan Whatsupps (18/12) menjelaskan DIPA merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Pengguna Anggaran dan dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta disahkan oleh Menteri Keuangan RI. “Saya sudah menerima DIPA tahun 2018 dari Gubernur NTT sesuai perintah Bupati Manggarai Barat,” katanya.

Dijelaskan Wabup Maria Geong, sebelum penyerahan DIPA, Gubernur NTT berpesan agar Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan program dan kegiatan dengan baik dan cermat dan tidak tertumpuk pada waktu tertentu. Jangan sampai menjelang akhir tahun baru pontang-panting.

Pesan lainnya adalah penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengelolaan Dana Desa, harus bisa membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapat pekerjaan. Jangan karena alasan demokrasi, lalu dana itu digunakan saja.

Untuk diketahui penyerahan DIPA ini merupakan lanjutan dari penyerahan DIPA TA 2018 oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), 6 Desember 2017, di Istana Bogor. Besaran DIPA ini termasuk 636 DIPA alokasi awal belanja APBN TA 2018, untuk Satker Kementerian/ Lembaga (K/L) sebesar Rp. 10,27 triliun. Terdiri dari DIPA Satker K/L sebesar Rp. 9,56 triliun (556 DIPA), Dekonsentrasi Rp. 253,6 miliar (48 DIPA), Tugas Pembantuan Rp. 446,1 miliar (22 DIPA) dan DIPA Urusan Bersama Rp. 3,8 miliar (10 DIPA).

Pada acara penyerahan di Istana Bogor, ada juga dana transfer untuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD) TA 2018, mencapai Rp. 22,72 triliun.

Rincian, transfer ke Provinsi, Kabupaten/Kota, sebesar Rp 20,19 triliun, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Rp. 313,5 miliar, Dana Bagi Hasil SDA, Rp. 32,1 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 13,49 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp. 3,22 triliun dan Dana Insentif Desa (DID), sebesar Rp 44 miliar. Sedangkan untuk DD dialokasikan, sejumlah Rp. 2,53 triliun.‎ (Ary/**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *