Kemendes PDTT Harus Keluarkan Juknis terkait Alokasi Pembangunan Dana Desa

Jakarta–Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch. Dula mengharapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT)  Republik Indonesia harus mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)  dan Petunjuk Teknis (Juknis) atau Peraturan Menteri (Permen) terutama terkait kejelasan Alokasi kegiatan Pembangunan Dana Desa  yang bersamaan dengan APBD II. Juklak,  Juknis atau Permen  itu sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dan penyelewengan dalam pemanfaatan anggarannya karena bersamaan dengan adanya aspirasi DPRD.

Harapan tersebut disampaikan Bupati Gusti Dula usai mendengar arahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sanjdojo, pada kegiatan Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI,  Rabu (16/12) kemarin.

“Menteri Desa dan PDTT dalam arahan tadi minta agar 20% Dana Desa dialokasikan untuk upah para pekerja di Desa. Agar semua pembangunan fisik yang menggunakan Dana Desa dapat memberi dampak langsung berupa peningkatan pendapatan masyarakat. Ini tentu arahan yang sangat bijak dan cerdas. Tetapi untuk antisipasi terhadap dampak hukum,  Kemendes PDTT tetap membuat Juknis, Juklak atau Permen terkait penggunaan dana desa tersebut, ” katanya.

Untuk diketahui, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dihadapan para Bupati seluruh Indonesia saat kegiatan Sosialisasi Transfer ke Daerah Dana Desa,  menyampaikan agar 20% Dana Desa (DD) dialokasikan untuk upah para pekerja di Desa. “Proyek DD harus dilakukan secara swakelola. Kami akan menegur kepada pihak desa yang masih pakai kontraktor,” ujar Menteri Eko.

Menurut Menteri Eko dengan fokus pengerjaan pembangunan yang dilakukan secara swakelola, maka uang dapat berputar di desa tersebut. Diharapkan dengan adanya pemasukan tambahan maupun belanja di desa, daya beli masyarakat pun akan meningkat. “Prioritaskan pekerja dari warga setempat. Beli material juga di toko setempat. Dengan demikian uang yang dibelanjakan berputar di desa tersebut,” tandasnya.

Selain untuk pembangunan, penyaluran dana desa juga didesain untuk menciptakan lapangan kerja di pedesaan. Dengan pengerjaan yang dilakukan secara swakelola, maka banyak tenaga kerja di desa yang terserap untuk proyek tersebut. Menteri Eko mengungkapkan, upah bagi warga yang bekerja dalam pembangunan dengan dana desa harus dibayarkan harian atau mingguan.

Hal tersebut ditujukan agar daya beli masyarakat desa meningkat. “Dengan 20% dari alokasi Rp 60 trilyun pada tahun 2018 mendatang, maka sebanyak Rp 12 triliun yang diterima langsung oleh masyarakat yang bekerja. Sehingga bisa menciptakan daya beli di desa hingga Rp 60 triliun per tahunnya,” jelasnya.

Data mencatat, program dana desa di 2015 dalam jangka pendek atau tiga bulan waktu kerja telah menghasilkan 986.000 tenaga kerja. Kemudian meningkat pada 2016 lalu dengan menciptakan sebanyak 1,84 juta tenaga kerja. Sementara untuk tenaga kerja jangka panjang dengan jangka waktu delapan bulan kerja, dana desa telah berkontribusi menghasilkan 105.000 orang pada 2015 lalu dan 199.000 pekerja pada 2016. Tenaga kerja jangka pendek mendapatkan upah Rp 60 ribu per hari dan Rp 65.000 per hari untuk tenaga kerja jangka panjang. (**)

2 Responses to Kemendes PDTT Harus Keluarkan Juknis terkait Alokasi Pembangunan Dana Desa

  1. fridus soka berkata:

    mantap

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *