Kemen PPPA RI Laksanakan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak di Labuan Bajo

Labuan Bajo – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, Radikalisme dan Tindak Pidana Teroris. Sosialisasi dilaksanakan hari ini, Kamis (08/11) di Hotel Bintang Flores-Kawasan Pantai Pede-Labuan Bajo.

Sedianya Kegiatan Sosialisasi dibuka oleh Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch. Dula, namun berhalangan hadir karena pada saat yang sama Bupati berada di Jakarta untuk berkonsultasi di Komisi Apatatur Sipil Negara (KASN) dan bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johny G. Plate.  Selanjutnya Bupati mendelegasikan tugas tersebut kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Agustinus Hama, SH.

Dalam sambutan tertulis, Bupati Gusti yang dibacakan Asisten I, Agustinus Hama, menyambut positif atas terpilihnya Labuan Bajo sebagai sasaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, Radikalisme dan Tindak Pidana Teroris. Pasalnya Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) memiliki benih keberpihakan pada anak dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2018 yang lalu.

“Pemkab Mabar telah membuat Perda Penyelenggaraan Anak pada tahun 2018 lalu. Perda tersebut wujud keseriusan pada upaya pemenuhan hak anak di wilayah ini. Sehingga harapannya kegiatan sosialisasi ini dapat memperkaya kita semua untuk mengimplementasikan Perda Penyelenggaraan Kabupaten Manggarai Barat tersebut. Yang dimulai dari komitmen bersama dalam mewujudkan Manggarai Barat yang Ramah terhadap generasi penerus bangsa,” katanya.

Dijelaskannya, sebelum menghadiri kegiatan Sosialiasi dirinya sempat melaporkan pada Bupati. Dan Bupati Manggarai Barat menyambut positif atas terpilihnya Labuan Bajo sebagai sasaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, Radikalisme dan Tindak Pidana Teroris. “Perlu saya sampaikan, bahwa Bupati Mabar sangat senang dan antusias dengan kegiatan ini,” paparnya.

Ia menambahkan seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah melalui Kementerian PPPA telah mendesain sebuah sistem dan strategi pemenuhan hal-hal anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan KLA. “Kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan Sumber Daya Pemerintah, para stakeholder, masyarakat dan dunia usaha agar bersinergi, saling koordinasi yang dilakukan secara simultan sehingga pemenuhan hal-hal anak Indonesia dapat lebih dipastikan,” jelasnya.

Menurut Agus Hama, Kebijakan ini selaras dengan pandangan bahwa anak adalah investasi bangsa dimasa yang akan datang, maka menjadi kewajiban bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas. Pada akhirnya mereka (anak-anak; red) menjadi modal pembangunan,” Bupati dua periode tersebut mengakhiri sambutanya.

Hasil yang ingin dicapai dari Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh 200 peserta dari keterwakilan unsur Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pendidik/Akademisi, Siswa, Ormas, Dunia Usaha dan Media Massa adalah adanya kesadaran hukum masyarakat untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dan Radikalisme dan tindak pidana terorisme.

Kesadaran tersebut diwujudkan bentuk Kesepakatan Bersama dalam mencegah agar anak tidak berkonflik dengan hukum dan membantu memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *