Bupati Gusti Dula Buka Monev Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi

Labuan Bajo – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan Monev yang lebih kepada sharing knowledge terkait aksi pencegahan korupsi dibuka secara langsung oleh Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch. Dula, di ruang rapat Bupati, Senin (26/03).

Pantauan humas.manggaraibaratkab.go.id sekitar pukul 09.00 Wita Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjumlah 3 orang menyambangi Kantor Bupati Manggarai Barat. Tim ini dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Kordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan VI wilayah NTT, NTB dan Bali KPK RI, Nanang Mulyano.

Bupati Gusti Dula dalam kesempatan itu mengungkapkan mendukung penuh program KPK ini, dan ini menjadi kesempatan bagi para OPD untuk lebih memahami pencegahan korupsi, dalam pengelolaan anggaran agar terhindar dari korupsi. “Terima kasih kepada KPK karena bersedia melakukan sharing knowledge. Kami menyambut baik penyelenggaraan monev ini,” katanya.

Menurutnya, program Monev merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi (clean government), mengingat salah satu program penting Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pria yang sudah dua memimpin Manggarai Barat ini yakin, melalui koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Manggarai Barat pasti dapat berjalan dengan baik dan benar, serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga fungsi pemerintah dalam melayani masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

“Hasil Monev, tentu akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan kekurangan pada tata kelola pemerintahan daerah kita ini, mari segera kita tindak lanjuti. Dan saya minta pada para pimpinan OPD yang hadir untuk memaknai hasil monev tersebut dengan sebuah paradigma bahwa rekomendasi yang diberikan jangan dijadikan beban, tetapi harus dilihat sebagai sebuah kebutuhan yang didasarkan pada pertimbangan untuk mencipatakan tata pemerintahan yang baik dan bersih,” tegasnnya.

Sementara itu, Nanang Mulyano menjelaskan tujuan kehadiran lembaga ini (KPK) dalam rangka melakukan evaluasi rencana aksi terkait koordinasi dalam menjalankan prinsip-prinsip pencegahan korupsi dgn baik.

Agar efektif, rencana aksi ini membutuhkan sinergitas semua pihak, baik jajaran eksekutif dan legilatif dan unsur lainnya. Dengan adanya komitemen ini maka akan bejalan baik semua dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. “KPK pada prinsipnya hanya membantu agar standar kinerja transparan dan jelas.” terangnya.

Hadir pada kesempatan tersebut yakni Sektetaris Daerah Rofinus Mbon, SH, M.Si, Asisten Administrasi Umum, Agustinus Hama, SH, serta para pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. (Asty/Adol/Christian Candra/**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *