Wabup Maria Geong: Secara Yuridis Kades Abubakar Sidik Sudah diberi Mandat pasca Pelatikan

Nggorang-Komodo (15/01) Wakil Bupati (Wabup) Manggarai Barat (Mabar), drh. Maria Geong, PhD menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Manggarai Barat, khususnya warga Desa Nggorang Kecamatan Komodo, yang telah menyelenggaraan proses pemilihan kepada Desa tahun 2016 lalu dengan baik dan lancar yang mempercayakan Abubakar Sidik untuk memimpin Desa Nggorang 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai tindak lanjut dari kepercayaan tersebut, pada tanggal 28 Desember 2016 lalu, Abubakar Sidik bersama dengan 55 Kepala Desa lainya, dilantik secara serempak oleh Bupati Manggarai Barat.

“Artinya secara yuridis, Bapak Abubakar Sidik bersama dengan 55 Kepala Desa lainnya, sudah diberi mandat oleh Pemerintah untuk melaksanakan segala Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang terkait dengan jabatan seorang Kades, pasca pelantikan. ,” demikian Wabup Maria Geong, saat sambutan pada acara syukuran pelantikan Kepala Desa Nggorang, di Lapangan Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Minggu malam (15/01).

Turut hadir dalam acara syukuran pelantikan Kades Nggorang ini, Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat, Abdul Ganir, SH., Anggota DPRD Provinsi NTT, Veny Bantang, Anggota DPRD Manggarai Barat, Blasius Janu Pandur, Camat Mbeliling, Frans Selatan, Sekcam Komodo, beberapa pimpinan SKPD lingkup Pemkab Mabar, tokoh-tokoh masyarakat serta agama setempat.

Lebih lanjut satu-satunya Wabup perempuan di Provinsi ini menjelaskan jabatan dan kewenangan seorang Kepala Desa sudah diatur Undang-Undang baru dan semuanya ada di sini (menunjukan sebuah buku). “Di dalam buku ini, kewenangan Kepala dalam Keuangan Desa dinyatakan dalam Pasal 26 ayat 2 c,e yakni Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.,” jelas Wabup seraya memberikan sebuah buku tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa kepada Kades Abubakar Sidik.

Organisasi Pemerintahan memiliki peraturan yang wajib dijalankan oleh seorang aparat Pemerintah. Dalam setiap aturan yang telah dibuat dan ditetapkan akan menjelaskan tentang kewenangan, tugas dan tanggung jawab, karena itu laksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada jangan keluar dari aturan. “Jika kita kalau keluar dari aturan, maka itu akan menjadi tanggung jawab pribadi seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Desa. Sebagai antisipasi, sejak awal saya memberikan sebuah buku, bacalah buku itu dengan sebaik-baiknya. Banyak pihak sedang mengamati kinerja kita, oleh karena itu mari kita berjalan dalam aturan,” pintanya.

Dikatakannya, menjadi seorang Pemimpin sesungguhnya tidak terlalu sulit asal jalankan sesuai dengan hati nurani. Pemimpin yang baik adalah seorang yang mampu mendengar dengan menggunakan hati nurani, mencermati dengan akal budi, menyampaikan secara baik, arif dan bijaksana kepada masyarakat. “Sebagai seorang pemimpin, Bapak Abubakar akan memimpin daerah ini. Sebagai pemimpin sebenarnya sederhana saja, yakni menjalankan kepemimpinan ini dengan hati nurani,” tandasnya.

Demikian juga dalam kaitan dengan menyelenggarakan pembangunan. Memimpin dan membangun adalah hal yang sederhana yaitu membangun dengan harga diri. Namun pertanyaannya, bagaimana menyelenggarakan membangun dengan harga diri? Menurutnya, membangun dengan harga diri adalah melalui musyawarah.

Sebagai fasilitator pembangunan, Pemerintah harus mampu memaksimalkan semua wadah-wadah yang sudah disiapkan, seperti Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrembangdes dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Diakhir sambutan Wabup menjelaskan, penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. “RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan infomasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, acara yang dipandu oleh Florianus Surion Adu ini masih berlangsung. Acara syukuran sangat meriah, dengan hadirnya kelompok musik local dari MTV sound system dan rent. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *