Sekda Mabar buka Kegiatan Sosialisasi KIP dan Manfaat Pembangunan

Labuan Bajo – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melalui Biro Komunikasi Publik hari ini (10/05) melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi public dan manfaat Pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat.

Sosialisasi yang berlangsung di Kantor Bupati Manggarai Barat ini dibuka oleh Sekretaris Daerah, Rofinus Mbon, SH., M.Si., dan dihadiri oleh seluruh perwakilan Organisi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Sementara dari Kementerian dihadiri Perwakilan Biro Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (BPIPD) Kementrian PUPR, Kabag PIPD Joko Karsono, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KKIP) Romanus Ndau, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi NTT, Andi Silmi, Kepala Balai Prasarana Pemukiman NTT, Herman Tobo, Perwakilan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), dan para Pejabat  Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah.

Saat membuka, Sekda Rofinus menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Biro Komunikasi Kementerian PUPR yang melakukan kegiatan sosialisasi di kabupaten Manggarai Barat. Menurut Sekda, sosialisasi Keterbukaan Informasi dan manfaat pembangunan ini tentu sangat penting.

“Atas nama Bupati Manggarai Barat, saya menyampaikan terima kasih kepada jajaran Biro Komunikasi Kementerian PUPR, (BPIW), para Pejabat  Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan Komisioner KIP atas sosialisasi ini. Sosialisasi ini tentu sangat bermanfaat bagi Kabupaten Manggarai Barat yang saat ini telah berusia 16 tahun,” katanya.

Selanjutnya Sekda Mabar menyampaikan secara gamblang kondisi infrastruktur terutama jalan dan air minum bersih di Kabupaten Manggarai Barat. Dijelaskannya, kondisi jalan di Kabupaten Manggarai Barat pada 12 kecamatan yang masih sangat memprihatinkan dan belum memadai.

“Kondisi Infratruktur jalan yang tersebar di 12 Kecamatan yakni Komodo, Sano Nggoang, Mbeliling, Boleng, Lembor, Lembor Selatan, Kuwus, Kuwus Barat, Ndoso, Pacar dan Macang Pacar memprihatinkan dan belum memadai. Pembangunan infrastruktur tersebut tidak akan mencapai harapan apabila mengandalkan APBD II yang sangat terbatas,” katanya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut demikian Mbon, dibutuhkan sentuhan pemerintahan pusat melalui intervensi APBN. Menurut dia, intervensi pemerintah pusat penting. “APBD Kabupaten Manggarai Barat belum memenuhi harapan. Tetapi untuk tingkat Provinsi NTT masih mencukupi tetapi jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di luar NTT, APBD Mabar masih kecil,” imbuhnya.

Begitu juga dengan air minum bersih yang hingga saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga tempat-tempat usaha seperti restoran dan hotel. Sebelum menjadi daerah otonom, Labuan Bajo memang kelimpahan air karena jumlah penduduk yang masih sedikit. Tetapi semenjak menjadi Kabupaten jumlah penduduk semakin meningkat, hal tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan air bersih.

“Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan makin banyaknya restoran dan hotel, kebutuhan air bersih di Labuan Bajo juga meningkat. Air bersih yang ada sekarang tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami memiliki air yang bisa dimanfaatkan yakni dari aliran sungai Cunca Wulang. Apabila dioptimalkan, maka persoalan air bersih bisa teratasi,” jelasnya.

Pada moment sosialisasi ini, Sekda Rofinus Mbon berpesan agar persoalan infrastruktur jalan dan air minum bersih ini disampaikan kepada Menteri PUPR di Jakarta, sehingga menjadi perhatian pihak Kementerian. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *