Pemkab Mabar Tetap kasus DBD yang Semakin Meningkat sebagai KLB

Labuan Bajo – Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Manggarai Barat meningkat selama tahun 2018. Ratusan pasien DBD mulai dari anak-anak sampai dewasa sudah dirawat baik di Rumas Sakit Umum Daerah Komodo-Marombok, Puskesmas Labuan Bajo jug Rumas Sakit Internasonal Siloam. Tidak hanya itu, di beberapa Puskesmas yang ada di Manggarai Barat juga terdapat pasien DBD, bahkan sampai ada korban jiwa.

Kondisi ini membuat Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) menetapkan kasus DBD sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) yang harus ditangani secara serius. Penetapat kasus DBD sebagai KLB, melalui Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 270/KEP/HK/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang penetapan Status Darurat Demam Dengue (DBD) di Kabupaten Manggarai Barat.  Dengan penetapan tersebut, maka Pemkab Mabar berkomitmen memberantas penyebaran nyamuk demam berdarah.

Sebagai langkah awal, beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 05 Januari 2019, dilaksanakan Kerja Bakti Massal dengan sasaran tempat-tempat yang berpotensi berkembangnya nyamuk penyebar DBD yakni Pasar dan Daerah aliran sungai. Kerja Bakti Masal ini melibatkan seluruh eleman, termasuk Komunitas Peduli Kebersihan Kota Labuan Bajo. Dari kegiatan tersebut banyak sampah yang berhasil dikumpulkan.

Dan hari ini, Senin 07 Januari 2019, dilaksanakan rapat untuk membahas penanggulangan KLB DBD yang dipimpin langsung oleh Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch. Dula bersama Wakil Bupati Manggarai Barat, drh. Maria Geong, Ph.D., di ruang rapat Bupati. Rapat secara khusus membahas Pembentukan Satuan Petugas (Satgas) dan membuat Posko Penanganan KLB DBD.

Satgas Penanggulangan KLB DBD Kabupaten Manggarai Barat terdiri atas 3 Kelompok Kerja (Pokja) sebagai pelaksana. Ketiga Pokja itu antara lain Pokja Penanganan Kasus, Pokja Penanggulangan Vektor dan Pokja Penyediaan Logistik.

Tugas Pokja Penanganan Kasus antara lain memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan menangani kasus DBD yang berobat ke fasilitas kesehatan dan melaporkan Kasus DBD yang ditangani teratur ke Bidang P2P Dinas kesehatan dan Sekretariat (posko) KLB DBD.

Sedangkan Pokja Penanggulangan Vektor bertugas untuk menggerakan kegiatan kebersihan lingkungan dengan melibatkan berbagai komponen; memastikan pelaksanaan pemantauan jentik, abatesasi dan fogging; serta melaporkan kegiatan penanggulangan vector DBD Sekretariat (Posko) KLB DBD.

Sementara Pokja Penyediaan Logistik mempunyai tugas sebagai berikut (1) memastikan ketersediaan obat, reagen dan bahan medis habis pakai dalam penanganan kasus DBD di fasilitas Kesehatan; (2) Memastikan Ketersediaan logistic untuk kegiatan abatesasi dan fogging; (3) menghimpun berbagai sumber daya dan logistic dari berbagai pihak untuk penanggulangan KLB DBD; dan (4) Melaporkan penerimaan, ketersediaan dan penggunaan logistic dalam penanggulangan DBD ke Sekretariat (posko).

Selanjutnya untuk memudahkan proses penanganaan dan kelancaran komunikasi antara Satgas, Bupati memutuskan untuk memakai salah satu ruangan di kantor Bupati Manggarai Barat, sebagai secretariat/posko. Dan digunakan satu nomor khusus sebagai emergency call center (telepon darurat)  untuk pengaduan terkait DBD yakni +62-812- 3819-1070. “Saya putuskan, salah satu ruangan disamping ruangan Asisten II, dijadikan sebagai posko lengkap dengan emergency call center yang mudah dihubungi,” ujarnya. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *