Membayar Pajak, Wujud Kesadaran Bernegara dan Partisipasi Dalam Pembangunan

Dusun Wontong, Macang Pacar – Membayar pajak merupakan wujud kesadaran bernegara dan wujud keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena masyarakat sebagai wajib pajak diminta agar membayar pajak  tepat waktu.  Hasil pungutan pajak, digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Manggarai Barat, drh. Maria Geong, Ph.D., saat memberi sambutan dalam acara Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) ke-16 yang dirangkai dengan Kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47, Hari Keluarga (HARGA) ke-26, Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke-3, Hari Ulang tahun Koperasi ke-72 dan Pencanangan Bulan Sadar Pajak tingkat Kecamatan Macang Pacar. Untuk tingkat Kecamatan Macang Pacar, kegiatan ini dipusatkan halaman SMAN 3 Macang Pacar, Dusun Wontong Desa Wontong, Sabtu (15/06).

“Perlu kita sadari bahwa pembangunan Jalan Raya, Saluran irigasi, embung dan lain merupakan hasil pajak yang dipunggut dari masyarakat. Dengan demikian masyarakat punya kontribusi yang besar dalam pembangunan dan ini merupakan bentuk Gotong royong yang nyata. Oleh karenanya kegiatan hari ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat wajib pajak untuk taat dan sadar membayar pajak.” ungkapnya.

Lebih lanjut wabup Maria mengatakan bahwa saat ini pemerintah Manggarai Barat memberikan perhatian serius pada upaya dan langkah konkrit untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi yang belum digali/dikelola seperti Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan Perkotaan (PBB-P2), Optimalisasi pengelolaan dengan pendataan obyek baru (tanah/bangunan) dan melakukan validasi dan pemuktahiran wajib pajak piutang PBB-P2 per obyek dan subyek wajib pajak.

“Saat ini pemda Manggarai Barat sedang serius mengoptimalkan potensi-potensi yang belum dikelola. Hal ini perlu dilakukan mengingat target target PAD kabupten Manggarai Barat tahun 2019 sebesar Rp. 165.380.630.289 (Seratus enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan pulu sebilan rupiah) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” paparnya.

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. “Jadi pajak yang diberikan masyarakat akan berimplikasi pada pembangunan pada berbagai sector,” katanya.

Pada tempat yang sama, Kepala Badan (Kaban) Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) menjelaskan bahwa mulai tahun 2019 ini akan diterapkan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dirubah melalui Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

“Pada Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dirubah melalui Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.” jelasnya.

Dikatakannya bahwa bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di desa.

Dalam acara ini wakil Bupati menerima penyerahan hasil penagihan pajak bumi dan bangunan kecamatan Masang Pacar yang mencapai 80%, per 15 Juni 2019 dari Camat Macang Pacar Muhamad Sarimin Malonde, S. Hut yang selanjutnya diserahkan kepada Kaban PKD. (Tian Candra/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *