Kemendagri Selenggarakan Rakornas Kehumasan dan Hukum, Dibuka oleh KSP Moeldoko

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia hari ini, Senin (11/02) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan dan Hukum. Rakornas ini diikuti oleh 1400 Pejabat Humas Kementerian, Lembaga 534 Pejabat Humas Kabupaten/Kota, 34 Pejabat Biro Humas Provinsi dan 34 Pejabat Biro Hukum Provinsi,di Ballroom Hotel Bidakara.

Rakornas dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko, S.IP yang juga tampil sebagai Keynote Speech. Dalam paparannya dia mengatakan Rakornas ini merupakan program besar Kementerian Dalam Negeri karena mengumpulkan para pejabat Kehumasan dan Hukum dari semua Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota.

“Rakornas ini sangat penting jika dikaitkan dengan meningkatnya ‘tensi’ jelang pesta penyelanggaraan pesta demokrasi 5 tahunan. Karena untuk pertama kali, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dilaksanakan secara bersamaan. Agar pelaksanaannya berjalan lancar, kita (Pemerintah; red) wajib menciptakan kondisi yang nyaman, aman dan tertib,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko juga menyampaikan program-program Pemerintah yang sudah, sedang dan akan dikerjakan untuk kepentingan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Capaian program-program tersebut harus disampaikan kepada masyarakat melalui Humas. “Saya berharap Humas perlu menyampaikan informasi yang mengalir dari Pusat sampai ke Daerah melalui narasi besar yang pada ujungnya sampai kepada masyarakat yang paling bawah,” tandas pria klahiran Kediri, Jawa Timur ini.

Moeldoko mengingatkan, pejabat Humas harus turut serta secara aktif menangkal setiap pemberitaan yang menjurus pada fitnah, ujaran kebencian dan hoax terhadap Pemerintahan yang sah dan mendapat legitimasi dari rakyat. “Saya perlu mengingatkan pejabat Humas perlu menghindari berita-berita fitnah, ujaran kebencian dan berita hoax. Jangan sampai berita-berita fitnah, ujaran kebencian dan berita hoax yang diproduksi kelompok tertentu justru menguasai pikiran mayoritas rakyat Indonesia,”imbuhnya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada wartawan sebelum Rakornas dimulai menjelaskan Kemendagri sengaja mengumpulkan 514 Kabupaten/Kota dan 34 Biro Humas Provinsi dan 34 Biro Hukum Provinsi untuk menyamakan presepsi pentingnya peran Humas dalam menyebarkan informasi-informasi yang layak dikonsumsi. Para pejabat Humas Daerah wajib mengambil peran dalam menyebarkan informasi dan berita yang positif kepada masyarakat, tidak hanya meliput berita kegiatan Kepala Daerah saja, tetapi harus sebagai juru bicara Pemerintah Pusat.

“Siapapun Presiden, Gubernur atau Bupati, Humas wajib menyuarakan apa yang dikerjakan oleh Pemerintah. Artinya selain meliput dan menyebarkan informasi Kepala Daerahnya, Humas di daerah juga harus menyebarkan informasi dari Pememrintah Pusat. Termasuk Biro Hukum dan Bagian Hukum, harus memberikan masukan konstruktif kepada Kepala Daerah agar tidak terjerat dan terjerumus dalam kasus-kasus pidana, khususnya terkait dengan perencanaan anggaran,” tegasnya.

Dikatakannya, Rakornas ini mempunyai tujuan yang sangat strategis karena juga didukung dengan kehadiran beberapa pemateri yang berkompeten, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan, S.H., M.H., dan juga Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh. Semua pemateri akan menyampaikan pentingnya partisipasi semua warga begara pemilik hak suara hadir di TPS.

Selanjutnya tugas para pejabat Humas baik Provinisi maupun Kabupaten/Kota untuk melanjutkan informasi dari para pemateri. Karena indikator utama suksesnya penyelenggaraan Pemilu adalah banyaknya tingkat partisipasi masyarakat. “Jadi tingkat partisipasi masyarakat sangat menentukan suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Jika tingkat partipasi masyarakat kurang maka kita gagal. Tetapi jika tingkat partisipasi banyak, maka penyelnggaraan Pemilu itu berhasil,” jelas Mendagri.

Untuk diketahui para peserta yang datang dari berbagai Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Indonesia sejak pukul 07.00 WIB sudah berada di sekitar Ballroom Hotel Bidakara untuk melakukan registrasi. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *