Karsono: Kementerian PUPR Miliki Lembaga Khusus Tangani Informasi Publik

Labuan Bajo – Dalam rangka menyikapi era keterbukaan informasi yang telah diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pola, mekanisme dan kinerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI sudah disesuaikan dan selaras dengan tuntutan publik. Kementerian PUPR sebagai badan publik telah memiliki lembaga khusus yang menangani informasi publik.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR melalui Kabag Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID), Joko Karsono saat menyampaikan materi dalam kegiatan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Manfaat Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Manggarai Barat, di Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (10/05). “Saat ini, Kementerian PUPR sudah memiliki lembaga khusus untuk menangani informasi publik yakni PPID. PPID Kementerian PUPR bekerja sesuai amanat UU KIP,” jelasnya.

Dijelaskan Karsono, Implementasi UU KIP di lingkungan Kementerian PUPR mendapat dukungan dari masing-masing satuan administrasi pangkal, dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen), Badan, serta balai. Pasalnya, yang mengetahui kebutuhan informasi masyarakat dan mengetahui apa saja informasi yang dimiliki oleh Kementerian PU adalah level satuan administrasi pangkal.

Menurut Karsono, tujuan utama sosialisasi di tingkat daerah adalah agar Pemerintah Daerah juga melakukan pola yang sama seperti pola yang terjadi pada Kementerian PUPR. Bahwasanya, pelayanan publik tidak saja berada di pusat tetapi di daerah. Karena itu sebagai pelayan publik, wajib hukumnya melakukan keterbukaan informasi.

Sedana dengan Karsono, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KKIP) Romanus Ndau pada tempat yang sama menegaskan dunia komunikasi dan informasi saat ini berkembang semakin pesat terlihat dari perkembangan teknologi yang telah mengubah cara orang berinteraksi. Secara substansial jelas Romanus Ndau, upaya mewujudkan kelancaran komunikasi dan penyediaan informasi yang benar, saat ini mendapatkan perhatian serius dari kalangan birokrasi.

“Saya kira saat ini kelancaran komunikasi dan penyediaan informasi menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah, sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP yakni badan publik wajib menyediakan dan memberikan informasi publik kepada masyarakat,” terang pria kelahiran Manggarai ini.

UU KIP menurut Ndau, mengharuskan semua instansi Pemerintah memberikan, informasi kepada masyarakat yang memintanya. Sehingga akan mendorong adanya transparansi pemerintah sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

Dia juga mengungkapkan  dengan adanya penerapan KIP, masyarakat jadi ikut aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik dan mendorong terwujudnya badan publik yang baik, penyelenggaraan Negara yang baik, transparan efektif, dan efesien serta akuntabel. Dan meningkatnya pengetahuan dan kecerdasan masyarakat serta kualitas pelayanan informasi oleh badan-badan publik.

Setelah keduanya menyampaikan materi, kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan penyampaian program-program strategis Kementerian PUPR RI, terutama program yang dilaksanakan di wilayah adminitrasi Provinsi NTT. Sosialisasi yang dimulai pukul 15.00 Wita tersebut berakhir pada pukul 17.15 Wita, sebelum pelaksanaan buka puasa.

Untuk diketahui kegiatan Sosialisasi yang berlangsung di Kantor Bupati Manggarai Barat ini dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekda Manggarai Barat, Martinus Ban, ST., dibuka oleh Sekretaris Daerah, Rofinus Mbon, SH., M.Si., dan dihadiri oleh seluruh perwakilan Organisi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *