Cegah Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN terapkan PTSL

Labuan Bajo – Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerapkan Kebijakan tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap perkembangan pendaftaran tanah. Kebijakan Nasional ini berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk  di Kabupaten Manggarai Barat.

Demikian disampaikan  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, I Gusti Made Anom,  K, A. Ptnh, saat tampil sebagai nara sumber dalam kegiatan Sosialisasi pertanahan yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Manggarai Barat di  Aula Setda Manggarai, Kamis (30/11). “Saat ini sedangkan dilakukan percepatan PTSL terhadap perkembangan pendaftaran tanah. Dan ini merupakan kebijakan Nasional,” katanya.

Tujuan Kebijakan ini jelas Anom, dalam rangka percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar,  aman,  adil,  merata dan terbuka serta akuntabel bagi seluruh warga Negara. Dengan harapan, kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Selain itu dijelaskan Anom, PTSL ini merupakan penjabaran dari UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria terutama pasal 19 ayat 1. Dalam UU tersebut dijelaskan untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Repoblik Indonesia.

Sebagai tindak lanjutnya dan dalam rangka memenuhi amanah pasal 19 ini Kemenetrian ATR/BPN telah menetapkan Peraturan Mentri ATR/Kepala BPN nomor 35 tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN nomor 1 tahun 2017 dan disempurnakan dengan terbitnya Peraraturan Menteri ATR/BPN Nomor12 tahun 2017 tentang  Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pada tempat yang sama, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Konstantinus Lalu menjelaskan ada aspek Yuridis terkait PTSL. Sedikitnya ada 7 (tujuh) aspek yuridis dalam kaitan PTSL antara lain yang pertama, persiapan, penetapan lokasi, perencanaan tenaga, pembentukan panitia ajudikasi percepatan, kedua Penyuluhan, ketiga Pengumpulan data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, keempat  Penegasan konservasi, pengakuan hak,  pemberian hak,  kelima Pembukuan Hak, keenam Penerbitan Sertifikat,  ketujuh Penyerahan Hasil dan terakhir Pelaporan.

Menurut Konstantinus Lalu, selain aspek tersebut di atas hal yang paling penting adalah asas pendaftaran tanah. Asas pendaftaran tanah meliputi asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir. Tentang asas pendaftaran tanah ini termaktub dalam PP No 24 tahun 1997. Dan di sini, peran seorang Camat dan Kepala Desa/Lurah sangatlah penting terutama sebagai penyaring/filter pertama suatu proses permohonan pensertifikatan hak atas tanah dan Penentu Keputusan pemberian hak. Karena itu disarankan agar Camat, Kepala Desa/Lurah saling berkoordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis. (*7c/**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *