Bupati Mabar, Ingatkan para Kepsek yang Belum Buat LPJ Dana BOS

Labuan Bajo (26/01) – Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch. Dula memberi peringatan kepada seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) SD dan SMP se-Kabupaten Manggarai Barat yang tidak atau belum membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pasalnya, LPJ Dana BOS tersebut sangat penting dan merupakan indicator dalam penilaian Pengelolaan Keuangan yang baik.

Peringatan tersebut disampaikan Bupati Gusti Dula, di depan 245 Kepsek SD dan SMP se-Kabupaten Manggarai Barat saat memberi pengarahan sekaligus evaluasi Penggunaan Dana BOS, di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (26/01). “Saya perlu mengingatkan kepada seluruh Kepala Sekolah Penerima Dana BOS tahun 2017, agar secepatnya membuat LPJ Penggunaan Dana BOS. Terutama bagi Kepsek yang belum membuat LPJ sama sekali, sesuai laporan Badan Pengelola Keuangan Daerah Manggarai Barat,” tegasnya seraya membacakan semua Sekolah yang belum membuat LPJ.

Dijelaskan Bupati Gusti Dula, LPJ penggunaan Dana BOS merupakan salah satu penentu Penggunaan Keuangan Daerah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). “Untuk Bapak-bapak dan Ibu-Ibu ketahui, Penggunaan Dana BOS, penentu Penggunaan Keuangan Daerah dalam upaya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Artinya jika itu tidak dibuat, jangan bermimpi kita akan mendapat predikat WTP dari BPK,” tandasnya.

Menurut Bupati dua periode ini, penggunaan Dana BOS saat ini sudah menjadi perhatian serius masyarakat umum, termasuk Pemerintah Pusat melalui BPK. Karena laporan penggunaannya juga akan masuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan tiap tahun. ” Jangan anggap LPJ ini hal yang sepele. Jika tidak mampu, beritahu secara jujur bahwa tidak mampu supaya diganti kepada yang mampu,” katanya.

Lebih lanjutnya ditegaskannya, salah satu indikator penyebab tak diterimanya WTP dari BPK itu adalah LPJ Dana BOS tadi. Jadi kepada seluruh Kepala Sekolah dan Bendahara agar mampu menyelesaikannya. Karena, perlu diketahui juga, jika membuat LPJ dana BOS bukan hal yang mudah. “Dana BOS yang ingin digunakan tahun berjalan itu baru dapat dicairkan ketika LPJ penggunaan tahun sebelumnya dilaporkan. Itu sebabnya harus selesai semua. Tidak boleh ada yang terlambat. Karena akan berpengaruh dengan semuanya,” lanjutnya

“Dan perlu saya tegaskan sekali lagi, melalui instansi terkait saya sudah memberikan instruksi untuk terus berupaya melakukan penertiban SPJ dana BOS. Jangan sampai ini justru menimbulkan masalah bagi mereka sendiri di kemudian hari. Karena itu merupakan pertanggungjawaban terkait keuangan. Oleh sebab itu dalam rangka penertiban dan transparansi, sehingga pihak sekolah pun tidak terus dikejar-kejar untuk menyelesaikannya, saya perintahkan sekolah yang belum menyampaikan LPJ untuk segera menyelesaikannya paling lambat tanggal 31 Januari 2018 dan dilaporkan kepada Dinas PKO,” pintanya.

Peringatan yang disampaikan Bupati sangat beralasan, karena menurut laporan pengelolaan dan pemantauan pelaporan Dana BOS Tahun 2017 yang disampaikan oleh Manager BOS Kabupaten Manggarai Barat Drs. Yeremias Unggas, sampai dengan keadaan 25 Januari 2018, dari total 245 SD dan SMP masih terdapat 56 SD dan 23 SMP, tidak atau belum menyampaikan laporan Dana BOS baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy ke Dinas PKO Kabupaten Manggarai Barat.

Turut hadir dalam rapat evaluasi tersebut, Sekertaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Rofinus Mbon, SH., M.Si., Plt. Kepala Dinas PKO Kabupaten Manggarai Barat, Tobias Napang, Sekertaris BPKD Kabupaten Manggarai Barat, Drs. David Rego, dan Kabid Pendidikan Dasar, Hermanus Rigit, S.Pd. (Asty/Agustinus H./Dewi/**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *