Bupati Gusti Dula: Mabar Perlu Perda Penyelenggaraan Layak Anak

Labuan Bajo – Kabupaten Manggarai Barat menjadi salah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Layak Anak. Padahal anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esas yang harus dijaga karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

“Saya kira semua komponen sepakat bahwa adalah adalah aset berharga karena mempunyai hak yang sama. Dan di Kabupaten kita (Mabar; red) belum ada Perda Penyelenggaraan Layak Anak. Karena itu pada masa Sidang II DPRD tahun 2019 ini, Pemerintah mengajukan Ranperda Penyelenggaraan Layak Anak. Kita perlu Perda yang bisa melindungi hak-hak anak baik itu dari kekerasan maupun diskriminasi,” jelas Bupati Mabar, Drs. Agustinus Ch. Dula, Kamis (09/05).

Untuk diketahui, kemarin (08/05) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Nota Pengantar Penyampaian Dua Buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai Barat-NTT. Ranperda itu sendiri diserahkan oleh Wakil Bupati Manggarai Barat, drh. Maria Geong, Ph.D., dan diterima oleh Ketua DPRD Manggarai Barat, Blasius Jeramun.

Menurut Bupati Gusti Dula, Perda Kabupaten Layak Anak dipandang sangat perlu, jika dikaitkan dengan kemajuan yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat. Kemajuan yang terjadi saat ini kemungkinan besar tidak bisa dibendung, maka diperlukan regulasi yang bisa melindungi hak-hak anak.

Apalagi katanya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak ditegaskan bahwa hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia.

“Anak merupakan masa depan bangsa sekaligus generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan,” katanya.

Selain itu, pembentukan Ranperda Layak Anak ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang  tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan hak anak, pemerintah daerah bertanggung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Bupati Gusti Dula menambahkan dengan Ranperda Penyelenggaraan  Kabupaten Layak Anak, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, bisa menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak di daerah ini. Keluarga, masyarakat dan pemerintah akan secara berkesinambungan  memberikan perlindungan fisik, mental, spiritual dan social anak.

Rangkaian kegiatan tersebut jelas Bupati harus berkelanjutan dan terarah guna mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak. Dengan demikian anak diharapkan akan tumbuh sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. (TC/**/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *