Bupati Gusti Dula lakukan Penandatanganan MoU e-Planning dan e-Budgeting di Batang

Batang – Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch. Dula menghadiri Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) penggunaan Aplikasi e-Planning, e-Budgeting, e-hibah/bansos dan Simpelbang di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Penandatangan MoU berlangsung hari ini (Jum’at, 21/12) di ruang kerja Bupati Kabupaten Batang, Yoyok Riyo Sudibyo.

Bupati Gusti Dula kepada humas.manggaraibaratkab.go.id melalui pesan Whatsupp menjelaskan, hari ini telah dilksanakan penandatanganan MoU untuk Aplikasi e-Planning, e-Budgeting, e-hibah/bansos dan Simpelbang. “Kita (Pemda Mabar; red) sudah menandatangani penggunaan aplikasi eletronik untuk kegiatan perencanaan dan penganggaran. Hal ini merupakan langkah awal yang baik menuju Tata Kelola Perencanaan yang baik dan Transparan,” tandasnya.

Dengan demikian E-Planning maka ada kepastian dan transparansi pembangunan dari saat awal perencanaan (Musrenbang) sampai APBD dan memudahkan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Karena dalam prinsip-prinsip E-Planning diharuskan adanya bottom up, top down, dan partisipasi dari masyarakat.

Menurut Bupati dua periode ini, melalui aplikasi akan tercipta transparansi pengelolaan keuangan, yang dimulai dari perencaan, penganggaran serta proses pengembangan dan pelaporan. Selain itu, dari sisi audit keuangan daerah tidak lagi ditemukan kesalahan perencanaan dan penganggaran dalam laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI.

“Saya berharap dengan penerapan aplikasi ini nantinya, penyusunan Renja SKPD, RKPD, PPAS dan RKA-SKPD di masing-masing SKPD untuk Tahun Anggaran 2020 dilakukan tepat waktu, tepat program, tepat kegiatan, tepat rekening, dengan menggunakan alikasi Simda Keuangan yang telah di pelajadi,” kata Bupati Gusti.

Sementara itu Kepala BP4D Manggarai Barat, Fransiskus S. Sodo mengatakan penerapan e-planning berdampak pada tertibnya penyusunan dokumen perencanaan secara benjenjang.  Serta penyusunannya memenuhi semua aspek yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, terutama aspek ketepatan waktu dan substansi. Selain itu penyusunan rencana dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, responsif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Disamping itu, dokumen rencana yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas dari aspek tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan sehingga memunculkan program prioritas yang visibel dengan target capaian yang terukur secara kuantitatif. Pada akhirnya e-planning akan diintegrasikan dengan SIMDA e-budgeting. Sehingga database perencanaan dan penganggaran menjadi hanya satu data sehingga memudahkan dalam pengendalian dan pelaporan.

Sedangkan mengenai kerjasama dengan Pemda Batang, Aplikasi mereka direkomendasikan  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sesuai dengan persyaratan normatif yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri, Dan beberapa Pemda di NTT sudah melakukan kerjasama dengan Pemda Batang. “KPK merekomendasikan Aplikasi yang diterapkan di Kabupaten batang-Jateng. Namun, aplikasi ini hanya alat bantu, yang paling penting adalah komitmen Pemda untuk menerapkan seluruh regulasi secara konsisten,” jelas Hans Sodo. (Yanto Sagur\**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *