BTNK Laksanakan Sosialisasi Aturan Zonasi di Kawasan TNK

Labuan Bajo – Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) melaksanakan sosialisasi tentang aturan zonasi di Taman Nasional Komodo menyusulkan mencuatnya kasus pemberian umpan terhadap kawanan Komodo ke tengah Laut beberapa waktu lalu. Sosialisasi ini sangat penting agar semua stakeholder yang melakukan aktivitas wisata memahami dengan baik 9 (Sembilan) zonasi di wilayah TNK. Sosialisasi yang dipimpin langsung Kepala BTNK, Budhy Kurniawan, S.Hut., dihadiri oleh Kapolres Manggarai Barat, Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat, PIC Pokja Percepatan Pembangunan 10 DPP, KUPP, Kabag Humas Manggarai Barat, DOCK, DPC HPI Manggarai Barat, P3K, ASKAWI, WWF dan ASITA.

“Bapa/Ibu yang kami hormati, hari ini kami (BTNK; red) melakukan sosialisasi aturan zonasi dalam wilayah TNK. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk keberlangsungan TNK ke depan,” demikian Kurniawan saat membuka kegiatan sosialisasi yang berlangsung di ruang rapat BTNK di Jalan Kasimo – Labuan Bajo, Rabu (11/04).

Selanjutnya Kurniawan secara rinci menjelaskan 9 (Sembilan) zonasi dalam wilayah TNK. Kesembilan zonasi itu antara lain zona inti, rimba, perlindungan bahari, pemanfaatan wisata daratan, pemanfaatan wisata bahari, pemanfaataan tradisional daratan,  pemanfaataan tradisional bahari, pemanfaatan khusus pelagis dan zona khusus pemukiman masyarakat tradisional. “Ada 9 zona dalam wilayah TNK yang harus dipahami,” jelasnya.

Zona inti demikian Kurniawan zona perlindungan mutlak tanpa aktivitas manusia, kecuali untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Namun untuk bisa masuk ke dalam zona inti, harus melalui proses perijinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Zona rimba merupakan zona perlindungan daratan, hanya untuk kegiatan wisata alam terbatas, pendidikan dan pelatihan.

Zona perlindungan bahari merupakan zona perlindungan laut untuk kegiatan wisata alam terbatas, pendidikan dan penelitian. Sedangkan zona pemanfaatan wisata daratan adalah zona daratan untuk pusat pembangunan dan pengembangan wisata terestrial. Zona pemanfaatan wisata bahari adalah zona perairan untuk pusat pengembangan wisata bahari. Pada semua zona, siapapun tidak diperkenanan untuk mengambil hasil laut.

Sementara zona pemanfaatan tradisional daratan merupakan zona daratan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar penduduk asli di dalam kawasan. Zona pemanfaatan tradisional bahari, zona perairan laut yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar penduduk asli di dalam kawasan. Lalu zona pemafaatan khusus pelagis, adalah zona perairan untuk penagkapan ikan dari jenis-jenis pelagis yang tak dilindungi secara tradisional dan perikanan rekreasi. Namun demikian jelas Kurniawan, alat tangkap yang digunakan harus yang ramah lingkungan.

Dan yang terakhir zona khusus pemukiman masyarakat tradisional adalah zona tempat bermukim penduduk asli setempat. “Pihak Balai sudah  mengatur semua zona di dalam kawasan. Jadi tidak benar, kami melarang semua aktivitas. Yang dilakukan pihak Balai semata-mata untuk menjaga agar TNK ini bisa memberi keuntungan yang besar untuk jangka panjang,” tandasnya.

Hal lain yang dijelaskan Kurniawan mengenai langkah-langkah upaya konkrit dalam menyelamatkan TNK terutama dari masalah sampah, tata cara untuk pemandu wisata, operator wisata,  mekanisme pembelian tiket masuk dan tiket aktivitas wisata dan panduan menyelam. Menurut dia, penjelasan tersebut bertujuan agar kasus pemberian umpan terhadap Komodo ke tengah laut yang dilakukan oknum guide beberapa waktu lalu tidak terulang lagi.

Pada tempat yang sama Kapores Manggarai Barat, AKBP Julisa Kusumowardono, S.I.K., M.Si., yang turut menyampaikan materi mengapresiasi langkah BTNK dalam melakukan sosiliasi ini. Dikatakannya, sosialisasi seperti ini sangat penting agar semua pihak memahami dengan baik aturan-aturan yang berlaku dalam kawasa TNK. “Sebelum menyampaikan materi, atas nama Polri saya menyampaikan terima kasih atas keterlibatan Polri dalam sosialisasi ini,” jelasnya.

Menurut Kapolres Julisa, sosialisasi yang dilakukan pada hari ini sedana dengan harapan dan himbauan Kapolri, Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. “Sebelum ke tempat ini, saya mendapat pemberitahaun dari Kapolri, agar persoalan yang terjadi di wilayah TNK beberapa waktu lalu tidak terjadi lagi. Kasus pemberian umpan Komodo ke tengah laut mendapat atensi Kapolri,” jelasnya.

Ke depan Kapolres berharap, pihak TNK hendaknya mengoptimalkan komunikasi dengan pihak Polri agar berbagai kejadian yang berpotensi mengganggu dapat terdeteksi sejak awal. Banyak persoalan yang terjadi di dalam kawasan, apalagi tidak disikapi dengan baik berbagai persoalan tersebut bisa saja menganggu dunia pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat.

Diakhir sosialisasi tersebut, para pihak yang hadir menyepakati beberapa hal yakni berperan secara aktif untuk menjaga Taman Nasional Komodo, mentaati seluruh peraturan perundangan atau kebijakan yang berlaku dalam Kawasan TNK serta membangun koordinasi dan komunikasi yang intensif dalam mewujudkan Taman Nasional Komodo sebagai Destinasi Wisata Dunia.

Seperti yang kami beritakan sebelumnya, ada oknum guide melakukan tindakan tidak terpuji di Nusa Kode Pulau Rinca dalam kawasan TNK. Oknum guide tersebut memberi umpan kepada kawanan Komodo di tengah laut. Atas kejadian tersebut, Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch. Dula telah memanggil Kepala BTNK untuk melakukan tindakan terhadap oknum guide. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *