Biro Humas Provinsi NTT Laksanakan Raker di Rote Ndao (Part I)

Rote Ndao – Biro Humas Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggelar Rapat Kerja (Raker) Kehumasan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT di Kabupaten Rote Ndao. Raker ini dihadiri dan diikuti oleh semua aparatur Humas dan Protokol Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT.

Acara pembukaan dilaksanakan malam ini (24/04) di Rumah Jabatan Bupati Rote Ndao. Sedianya Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) hadir dalam acara pembukaan, namun pada saat bersamaan Gubernur VBL harus membuka kegiatan Rakerkesda Tingkat Provinsi NTT tahun 2019 di Kupang. Demikian juga Bupati Rote Ndao, Ibu Paulina Haning-Bullu,SE., sedang berada di Kupang untuk menghadiri Rakerkesda.

Wakil Bupati Rote Ndao, Stefanus M. Saek, SE, M.Si., mewakil Gubernur NTT menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Bagian Humas dan Protokol sebagai tuan rumah penyelenggaraan Raker Aparat Humas dan Protokol ini.

“Saya atas nama pribadi, Pemerintah dan Masyarakat NTT menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang berkenan menjadi tuan rumah penyelenggara Rapat Kerja Kehumasan bagi Aparatur Humas dan Protokol Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 kali ini. Tentunya harapan kita bersama, kegiatan yang akan dilaksanakan beberapa hari di Pulau Terselatan NKRI ini, akan memberi kesan yang indah bagi semua peserta dan akan menjadi kenangan terindah yang sulit untuk dilupakan, dimana Rote Ndao adalah sebuah Kabupaten yang telah menjadi prioritas pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur,” demikian Wabup Stefanus membacakan sambutan Gubernur VBL.

Menurut Gubernur VBL, Raker ini harus dijadikan momentum untuk menjadikan Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah semakin eksis dan dikenal luas oleh masyarakat, serta menjadi bagian integral dari proses pembangunan di daerah ini. “Saya yakin melalui peran hubungan masyarakat di daerah kita masing-masing, maka kita semakin mengenal daerah kita sendiri, terkait potensi dan keunggulan serta berbagai informasi baru lainnya, sehingga kita dapat saling tukar menukar informasi tentang daerah kita, agar kita tidak menjadi asing atau buta tentang daerah kita,” tegasnya.

“Saya tegaskan sekali lagi bahwa saya menyambut baik Rapat Kerja Kehumasan ini. Apalagi temanya sangat strategis yakni Peran Humas Pemda dalam Mendukung Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam bingkai NKRI”. Untuk itu melalui raker ini, saya ingin menegaskan fungsi humas sebagai organ penting Pemerintah,” katanya.

Humas Pemerintah katanya merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja Pemerintah, sehingga Humas sebagai corong atau sumber informasi, dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat, terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Humas Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi disetiap instansinya, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik.

Untuk meningkatkan kemampuan, perangkat Humas harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk didalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik. Lebih penting lagi, Humas harus menjalin sinergi dan akrab dengan pers agar aktif mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik. Aparatur Humas harus mengubah pola pendekatan kepada masyarakat, yakni dari cara kuno ke modern yang lebih partisipatif. Selain itu, humas harus mengajak masyarakat menjadi bagian dari proses sehingga ada jalinan emosional dengan Humas dan masyarakat pun akan merasa memiliki tanggungjawab dan melakukan sharing kepedulian yang lebih banyak lagi.

Salah satu program “Nawacita” Jokowi – JK terkait bidang komunikasi dan informasi adalah membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya. “Artinya, humas pemerintah dituntut meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta mempermudah akses informasi tersebut bagi masyarakat,”.

“Jadi pada prinsipnya, pada era keterbukaan informasi publik, posisi aparatur humas dituntut harus berperan penting dalam menjaga citra positif lembaga pemerintahan, agar sembilan program pemerintah Jokowi dan JK yang biasa disebut program “Nawa Cita”, serta program Pemerintah Provinsi dengan mengusung visi NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam bingkai NKRI, dan Program Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan penuh semangat kemajuan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,” tegas Gubernur VBL seperti disampaikan Wabup Stefanus. (Humaspro Manggarai Barat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *