Sebanyak 9 Kabupaten se-Daratan Flores Ikuti Rakor Bidang Bina Marga di Labuan Bajo

Labuan Bajo – Sebanyak 9 (Sembilan) Kabupaten se-daratan Flores antara lain Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata dan Mangarai Barat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Rakor yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa tenggara Timur (NTT) Bidang Bina Marga. Rakor tahun anggaran 2019 berlangsung di Hotel Prundi Labuan Bajo, Jumat (14/6).

Rakor secara khusus membahas sikronisasi program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan khususnya sub bidang jalan dan Sumber Daya Air dan Irigasi yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler.

Peserta Rakor terdiri dari Pimpinan dan anggota DPRD yang membidangi infrastruktur Kabupaten se-daratan Flores, Kepala Dinas PUPR Kabupaten se-daratan Flores, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten se-daratan Flores, dan pimpinan SKPD lingkup pemerintah kabupaten se-daratan Flores.

Rakor dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai Barat Martinus Ban, ST., mewakili Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch. Dula yang berhalangan hadir. “Bupati Manggarai Barat, berhalangan hadir karena pada saat bersamaan ada rapat lain yang juga sama penting. Dan saya ditugaskan Bupati Manggarai Barat untuk hadir dan membuka rakor ini,” jelasnya.

Selanjutnya Martin Ban membacakan sambutan Bupati Manggarai Barat. Dalam sambutan dia menjelaskan bahwa Rakor dalam rangka sinkronisasi program ini sangat penting dan strategis karena dihadiri oleh pihak-pihak yang berkompeten dari Kabupaten se-daratan Flores. Diharapkan Rakor dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan infrastruktur di seluruh Kabupaten se-daratan Flores.

Dikatakannya, salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya desentralisasi, dimana Kepala Daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tindak lanjutnya adalah adanya transfer keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN.

“DAK dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan menjadi prioritas nasional. Sehingga dapat membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh Pemda. Dan terimakasih dan apresiasi kepada Dinas PUPR Provinsi NTT yang telah menyelenggaran kegiatan ini. Rakor ini sangat perlu sebagai wujud dukungan dan perhatian kita terhadap pembangunan di NTT,” jelasnya.

Menurut Bupati, seperti disampaikan Asisten II, seharusnya Rakor seperti ini sering dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum melalui koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antara kegiatan pemerintah terutama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Kita berharap Rakor dalam rangka sinkronisasi program Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum sering dilaksanakan,” katanya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan pembangunan infrastruktur sarana, prasarana dan program/kegiatan eksisting tahun anggaran 2019 dan rencana program tahun 2020 di daratan Flores. Termasuk mekanisme usulan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan DAK reguler tahun anggaran 2020, serta membahas pengendalian pelaksanaan DAK tahun anggaran 2019. (Asty Ambang/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *